Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Bencana Tsunami

Bencana tsunami di Provinsi NAD dan Sumut, pada tanggal 26 Desember 2004, merubah pandangan banyak pihak mengenai pentingnya pengelolaaan pesisir dan laut yang memperhatikan aspek disaster management serta perlunya konsistensi dalam menerapkan kebijakan pesisir dan lautan. Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan di Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk mencapai dua tujuan, yaitu (1) pendayagunaan potensi pesisir dan lautan untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan pelaku pembangunan kelautan khususnya, dan (2) untuk tetap menjaga kelestarian sumberdaya kelautan khususnya sumberdaya pulih dan kelestarian lingkungan. Dalam kerangka pengelolaan sumberdaya pesisir berkelanjutan, maka Kusumastanto (2003) membedakan dua kelompok sumberdaya pesisir dan lautan, yaitu kelompok pertama, terdiri dari sumberdaya perikanan, konservasi dan lingkungan pesisir serta pariwisata bahari; dan kelompok kedua, terdiri dari sumberdaya tidak pulih pertambangan dan energi, unsur perhubungan laut dan angkutan laut, unsur industri kelautan dan bangunan kelautan. Perbedaan kedua kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

• Kelompok pertama merupakan sumberdaya pulih, yang memerlukan persyaratan kualitas lingkungan yang baik untuk pengembangannya, sedangkan kelompok kedua relatif tidak memerlukan persyaratan kualitas lingkungan yang baik.
• Oleh karena kelompok pertama merupakan sumberdaya pulih yang dapat diperbaharui, maka kelompok pertama memiliki nilai ekonomi yang bersifat long-term (tingkat diskonto rendah), sedangkan kelompok kedua memiliki nilai ekonomi yang bersifat short term (tingkat diskonto tinggi).
• Kelompok pertama memiliki peran dalam daya dukung kualitas dan kelestarian lingkungan, walaupun nilai ekonomi kontribusi "tangible" nya kurang signifikan, namun nilai ekonomi kontribusi "intangible" dan "indirect" nya tinggi dan kontinyu, sehingga perlu dikelola secara hati-hati.
• Dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelompok pertama, relatif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelompok kedua, sebaliknya kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelompok kedua akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelompok pertama, sehingga aktivitas kelompok kedua dapat mengganggu keberlanjutan kegiatan kelompok pertama.

Berdasarkan empat justifikasi di atas, maka pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut untuk mencapai dua tujuan yang disebutkan sebelumnya sedapat mungkin memenuhi atau mengikuti arahan sebagai berikut.

• Kegiatan pemanfaataan sumberdaya pesisir dan laut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan devisa negara untuk menunjang pembangunan nasional, baik melalui peningkatan ekspor produk-produk dari wilayah dan pendayagunaan potensi jasa-jasa wilayah pesisir.
• Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut harus dilakukan secara bijaksana melalui pemanfaatan secara optimal dan keberlanjutan.
• Kegiatan pemanfaatan sumberdaya tidak pulih dari unsur-unsur pertambangan dan energi, perhubungan laut dan angkutan laut, industri maritim dan bangunan kelautan (kelompok kedua) tidak boleh mematikan kegiatan pemanfaatan sumberdaya dari unsur unsur perikanan, konservasi dan lingkungan pesisir serta pariwisata bahari.
• Pertumbuhan ekonomi wilayah didasarkan pada perencanaan keberlanjutan kelompok sumberdaya pulih.Untuk mencapai tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir, dengan berlandaskan arahan atau pertimbangan pengelolaan di atas, maka arahan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir meliputi empat aspek utama, (1) aspek teknis-ekologis, (2) aspek sosial-ekonomi-budaya, (3) aspek sosial politik, dan (4) aspek hukum dan kelembagaan (PKSPL/Bangda, 1998).

... tulisan selengkapnya dapat Anda download melalui link dibawah ini.

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) PASCA BENCANA TSUNAMI