Pesisir memiliki peran penting dalam pembangunan nasional ditinjau geopolitik, geostrategis, ekonomi maupun ketahanan nasional khususnya daerah perbatasan dengan unit terkecil adalah desa pesisir. Menurut DKP (2006) desa pesisir tercatat berjumlah 8,090 desa yang tersebar di seluruh pulau besar maupun kecil. Di dalamnya terdapat sekitar 16 juta jiwa yang tersebar dalam berbagai pekerjaan: 4 juta nelayan, 2,6 juta pembudidaya ikan, dan lainnya sebanyak 9,7 juta. Ironisnya, diantara 16 juta jiwa tersebut, sekitar 5,2 juta tergolong miskin. Pertanyaannya adalah, bagaimana desa pesisir pada tahun 2030? Strategi pembangunan desa pesisir seperti apa yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut? Untuk itulah tulisan ini akan berangkat dari analisis terhadap isu-isu kritis desa pesisir, yang kemudian dilanjutkan dengan visi desa pesisir 2030, serta peta jalan menuju 2030 yang berisi strategi transformasi baik pada level makro, meso, maupun mikro.
Isu kritis dalam pembangunan desa pesisir dapat dikelompokan ke dalam lima ranah: ekologi, sosial, ekonomi, agraria, dan geopolitik. Pertama, kerusakan ekologis baik yang bersifat alamiah maupun antropogenik. Kerusakan ekologis secara alamiah di desa pesisir dapat dilihat dari berbagai bencana alam, seperti tsunami, angin topan, dan gempa. Pemanasan global juga memiliki andil terhadap perubahan ekologi desa pesisir karena naiknya paras air laut (sea level rise). Sementara itu, kerusakan ekologis secara antropogenik adalah kerusakan ekologis akibat ulah manusia baik yang bersifat langsung maupun tak langsung. Contoh kerusakan ekologis yang bersifat langsung seperti destructive fishing, pencemaran, serta erosi pantai akibat pembabatan mangrove.
... tulisan selengkapnya dapat Anda download melalui link dibawah ini.
No comments:
Post a Comment