Revitalisasi Birokrasi dan Politik Kelautan Nasional

Membicarakan masa depan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya menyangkut masalah sumberdaya. Melainkan menyangkut kinerja birokrasi yang mengelola dan menjalankan institusi negara dalam bidang kelautan dan perikanan serta kebijakan politik pemerintah yang berkuasa. Tulisan ini mencoba menyoroti secara singkat kinerja birokrasi bidang kelautan dan perikanan berkaitan dengan kebijakan makro ekonomi dan politik kabinet Indonesia bersatu.

Secara global kebijakan makro ekonomi tim ekonomi kabinet Indonesia (KIB) bersatu lebih berorientasi pada neoliberalisme yang dicirikan dengan privatisasi, restrukturisasi utang, stabilitas moneter, liberalisasi perdagangan, penghapusan kebijakan subsidi, kurang berpihak pada ekonomi rakyat dan mengabaikan pembangunan sektor riil. Model kebijakan ini dijalankan secara konsisten oleh KIB, sehingga ketika terjadi pengaruh eksternal seperti kebaikan harga minyak di pasar internasional sampai mencapai angka US$ 70, pemerintah langsung menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan alasan mengurangi defisit APBN dan menaikan suku bunga perbankan untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah agar tidak terdepresiasi secara tajam terhadap dollar Amerika.

Kebijakan makro ekonomi yang demikian sudah barang tentu berpangaruh signifikan terhadap bidang kelautan dan perikanan, terutama sektor riil yakni perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan, usaha mikro, kecil dan menengah kelautan (UKMK), yang merupakan basis ekonomi rakyat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Sektor riil ini merupakan bidang kelautan dan perikanan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Persoalannya, sejauhmana sikap dan kepekaan (sense of crisis) kalangan birokrasi yang bekerja pada bidang kelautan dan perikanan? Saya mencermati, sejauh ini birokrasi dalam bidang kelautan dan perikanan baik di level supra structural, middle structural maupun bottom structural hampir tidak memilik sense of crisis dan bahkan masih ada pihak-pihak yang mengail di air keruh dengan cara mencari rente ekonomi (economic rent) melalui mekanisme proyek di departemennya masing-masing. Dengan perkataan lain secara kelembagaan birokrasi bekerja tanpa memiliki komitmen yang jelas sebagai pelayaan masyarakat. Akan tetapi, mereka lebih mementingkan diri sendiri guna mendapatkan keuntungan sesaat.

... tulisan selengkapnya dapat Anda download melalui link dibawah ini.

REVITALISASI BIROKRASI DAN POLITIK KELAUTAN NASIONAL.zip